Bappeda Banjarmasin

Batas Usia Pensiun (BUP) - Surat Edaran Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.7-3/99

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor : B/43/M.PAN-RB/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Tindak Lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, 
 
sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerinah yang mengatur tentang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Edaran 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.7-3/99, tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. 
 
Untuk teknis proses peninjauan kembali SK Pensiun baik yang telah terbit ataupun yang sedang diproses di Badan Kepegawaian Negara akan dijelaskan lebih lanjut, 
menunggu konfirmasi dari Badan Kepegawaian Negara khususnya Bagian Pensiun. 
===== 
 
Direktur Peraturan Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengakui adanya surat Kepala BKN Bernomor <a href="http://www.depkes.go.id/downloads/UU/2630_SURAT%20KEPALA%20BKN%20NOMOR%20K.26-30%20V.7-3%2099%20-%20BATAS%20USIA%20PENSIUN%20PEGAWAI%20NEGERI%20SIPIL.pdf" target="_blank" title="K.26-30/V.7-3/99">K.26-30/V.7-3/99</a> tentang Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertanggal 17 Januari 2014. 
 
Terbitnya surat Kepala BKN tersebut, kata Haryomo, tesebut berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surat Menteri PAN – RB Nomor: B/43/M.PAN-RB/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal tindaklanjut UU ASN. 
 
Terkait BUP PNS, lebih jauh Haryomo menambahkan bahwa sesuai Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 UU N. 5 Tahun 2014 tentang ASN ditentukan, bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP, yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. 
 
“Surat Kepala BKN yang mengatur BUP PNS tersebut sebagai landasan operasional sementara sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur BUP PNS,” kata Haryomo. 
 
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kepala BKN Eko Sutrisno hari Jumat (17/1) telah mengeluarkan surat bernomor K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupatan/Kota. 
 
Menurut surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 ini, Batas Usia Pensiun (BUP) pejabat Pimpinan Tinggi Utama, pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat structural eselon I dan eselon II) adalah 60 tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Adapun batas usia PNS Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya pejabat eselon III ke bawah dan fungsional umum) adalah 58 tahun. (Humas BKN/ES) 
 
 
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-riNpbFFDgVU/VLCRe0Up7tI/AAAAAAAADOo/WzSYaqlFLlk/s1600/pensiun.png" /></div>

Informasi Pemerintah SOP Batas Usia Pensiun (BUP) - Surat Edaran Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.7-3/99

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d...

Baca selengkapnya »

Kartu Identitas Pegawai (ID-Card PNS)

Atribut PNS yang berupa ID Card sebagai salah satu Identitas PNS dan juga bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemeintah Kota Banjarmasin. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-W3q-m-e97Cs/U6O1cyzbxyI/AAAAAAAACWw/QbaQzsFo88A/s1600/idcard-pns-bpp.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="221" src="http://3.bp.blogspot.com/-W3q-m-e97Cs/U6O1cyzbxyI/AAAAAAAACWw/QbaQzsFo88A/s1600/idcard-pns-bpp.jpg" width="320" /></a></div>
 
Kartu identitas atau ID Card memiliki fungsi tidak hanya sebagai kartu identitas karyawan / PNS akan tetapi memberi arti tersendiri dalam mendukung formalitas dan image Pemerintah Daerah. 
 
Berikut adalah ilustrasi manfaat penggunaan kartu ID : 
Saat semua  menggunakan kartu ID maka kesan rapi dan formal sangat kelihatan sehingga memberi kesan positif pada suasana kerja; 
Saat menerima tamu/klien yang berkunjung kesan formal dan rapi dapat dimunculkan; 
Tamu/Klien tidak susah untuk mengenal dan meminta bantuan kepada karyawan sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu ID; 
Membedakan secara tegas antara karyawan dan non karyawan untuk menjaga keamanan , penyusupan, dan hal-hal yang tidak diinginkan; 
Kartu ID dapat digunakan juga sebagai alat pencatatan kehadiran atau absensi; 
Dengan banyaknya jumlah Karyawan / PNS  dan Satuan Kerja maka sangat susah bagi sesama karyawan  untuk mengenali secara tepat nama yang bersangkutan untuk itu sangat tepat bila setiap Karyawan / PNS memakai ID Card; 
Dengan penggunaan ID Card maka sangat memungkinkan untuk penerapan access control dimana hanya dengan ID Card seorang karyawan dapat masuk keruangan yang bersangkutan. 
 
Bappeda Kota Banjarmasin